Landasan Teori, Konsep, Tujuan, Hakikat, Contoh Dan Pengertian Pembangunan Nasional Menurut Para Ahli
Pengertian Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional ialah perjuangan peningkatan kualitas insan dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat dengan menurut pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan disini lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini terjadi transformasi sosial ke arah yang lebih baik.
Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin bisa mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraanya. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa pembangunan kesudahannya harus mengeksploitasi alam secara semena-mena yang kesudahannya hanya menganggu keseimbangan ekosistem dan interaksi insan dengan alam. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi kelestarian insan dan alam.
Konsep Pembangunan nasional ialah suatu rangkaian perjuangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik.
Konsep Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional mirip yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional ialah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang berpengaruh untuk tahap pembangunan berikutnya.
Pembangunan jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual menurut pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Hakekat Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi, seluruh kehidupan masyrakat, bangsa da Negara untuk melakukan tugas, dan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, seta ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
Keseluruhan semangat arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yangmeliputi:
Pengamalan sila ketuhanan yang maha esa, yang antara lain meliputi tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan iman terhadap dewa yang maha esa untuk secara terus menerus dan bersama meletakan landasan spiritual, moral dan etika yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
- Pengamalan sila kemanusiaan yang beradab, ytang antara lain meliputi peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta pembatalan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidak adilan dari muka bumi.
- Pengamalan sila persatuan Indonesia, yang antara lain meliputi peningkatan pelatihan bangsa di segala bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga rasa ketidaksetiakawanan semakin berpengaruh dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.
- Pengalaman sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang antara lain meliputi upaya makin menumbuh dan menyebarkan system politik demokrasi pancasila yang bisa memelihara stabilitas nasional yang dinamis, menyebarkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga Negara serta mengairahkan rakyat dalam proses politik.
Tujuan pembangunan nasional ialah sebagai perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional meliputi hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, contohnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah ialah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya.
Perencanaan Pembangunan Nasional
Program Pembangunan Nasional (Propenas)
GBHN 1999 ditetapkan dengan maksud memperlihatkan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi aturan dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas dan maju serta sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, GBHN 1999 juga memperlihatkan citra kondisi umum kehidupan bernegara pada dikala ini beserta visi dan misi pembangunan sebagai teladan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi Umum, visi dan misi tersebut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Pengalaman sila keadilan sisial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain meliputi upaya untuk menyebarkan petumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil menuju kepada tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam system ekonomi yang disusun sebagai uasaha bersama menurut atas asaskekeluargaan.Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka hakekat pembangunan nasional ialah pembangunan insan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan ajaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagaian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar sanggup dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sisio, yang menjadi tujuan dan harapan kemerdekaan bangsa Indonesia .
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana menyeluruh terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemapuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sedarat dengan bangsa lain yang lebih maju.
Landasan Teori, Konsep, Tujuan, Hakikat, Contoh Dan Pengertian Pembangunan Nasional Menurut Para Ahli
Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ialah pelaku utama pembangunan dan pemerintah yang memunjang. Kegiatan masyarakat dan acara pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional. Pembanguanan nasional diselenggarakan secara sedikit demi sedikit dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka sedang 5 tahun, dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Landasan Pembangunan nasional meliputi :
1) Pembangunan Ekonomi
Peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan hutan tumbuhan industri dan hutan rakyat.
Selain itu, acara dunia perjuangan yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditujukan pada sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga acara ekonomi yang mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan menimbulkan berkurangnya kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja telah diikuti oleh ekspansi kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.
2) Pembangunan Prasarana
Makin membaiknya sarana dan prasarana perhubungan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, memiliki arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber energi, materi baku industri dan sumber penerimaan negara.
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya insan (SDM) yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan insan seutuhnya, pembangunan agama, kebijaksanaan pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bab yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
4) Pembangunan Regional dan Pembangunan Sumber Daya Alam
Pembangunan daerah sebagai bab integral dan pembagian terstruktur mengenai dari pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih menyebarkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan daerah Timur Indonesia yang pelaksanaannya diubahsuaikan dengan prioritas daerah.
5) Pembangunan Hukum, Penerangan, Politik, Hankam dan Administrasi Negara
Pembangunan aturan terus diupayakan untuk kemajuan perletakan dasar-dasar berpengaruh bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara aturan di samping kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap, dinamis, dan mencurigai perkembangan lingkungan strategis; pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan semakin dibutuhkan untuk memperlancar penyelenggaraan kiprah pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air.
Permasalahan Pembangunan Nasional
Contoh : duduk perkara pembangunan iptek.
1) Kebijaksanaan yang sesuai bagi pengembangan iptek.
untuk meningkatkan produktivitas maka kebijaksanaan untuk penerapan dan pengembangan iptek perlu pula diarahkan untuk mencari pemecahan masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang mendatang mirip pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah kolot mirip daerah timur Indonesia, dan banyak sekali ketimpangan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, pengembangan iptek harus terarah pula pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
2) Strategi pengembangan iptek yang tepat
Artinya perlu pemikiran ihwal ketersediaan dana, akomodasi riset dan teknologi yang ada baik dalam jumlah kualitas maupun penyebarannya antara sektor dan antar wilayah dalam mendukung acara pembangunan iptek. Demikian juga dengan optimalisasi pendayagunaan banyak sekali sumber daya tersebut.
3) Di sektor produksi
Pada umumnya acara produksi di Indonesia belum hingga pada tahap rancang bangkit rekayasa dan penguasaan teknik produksi yang memadai untuk sanggup menyerap perkembangan teknologi dan mengitegrasikan kedalam acara produksi itu sendiri. Sebagian besar dari proses pengalihan teknologi yang terjadi gres hingga pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam banyak sekali peralatan yang digunakan.
4) Berbagai macam acara penelitian dan pengembangan
Sekalipun di tingkat nasional telah dilakukan banyak sekali investasi untuk menyebarkan lembaga-leMbaga litbang, laboratorium penelitan, dan pusat-pusat pelayanan teknologi, namun dampaknya terhadap perkembangan industri khususnya dan dunia perjuangan umumnya belum meluas. Hal ini memperlihatkan bahwa kemitraan antara kalangan industri dan dunia usaha, serta lembaga-lembaga litbang masih lemah.
Secara garis besar permasalahan yang hadapi ialah tetap masih bersifat klasik, yaitu :
Ketertinggalan di bidang pendidikan
Sebagai implikasi dari hal di atas, jumlah dan komposisi sumber daya insan iptek yang dimiliki masih jauh dari yang diperlukan.
Kemampuan membiayai acara penelitian dan riset juga masih terbatas.
Tradisi dan kemampuan riset dunia perjuangan termasuk swasta di Indonesia masih lemah
Kemampuan sektor industri nasional pada umumnya belum hingga pada tahap rancang bangkit dan teknologi produksi yang memadai untuk sanggup menyerap perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya kedalam acara industri itu sendiri.
Industri nasional pada umumnya tergolong industri kecil.
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas upaya yang dilakukan yaitu,
1) Dalam bidang pengembangan industri banyak sekali taktik telah ditempuh dengan pelbagai macam pendekatan dan tujuannya, yakni antara lain :
a. taktik ekspor produksi primer,
b. taktik industri subsidi impor,
c. trategi industri promosi ekspor, dan
d. taktik industri teknologi tinggi.
2) Dalam bidang iptek telah dikenal antara lain, acara hibah bersaing, riset unggulan terpadu dan riset unggulan kemitraan dan acara coop education antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.
3) Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang iptek, selain universitas dan Litbang, telah dikembangkan beberapa aspek pendukung kelembagaan antara lain:
a. Dewan Riset Nasional (1984),
b. Dewan Standarisasi Nasional (1984),
c. Undang-Undang Hak Cipta (1982),
d. Undang-Undang paten (1989), dan Akademik pengetahuan Indonesia. Sarana dan prasaran penelitian pun telah banyak dibangun dan dioperasikan.
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
1) Ketetapan Hati. Pemerintah dan wakil-wakil rakyat senantiasa berketetapan hati meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil yang memakai sumberdaya alam setempat, dengan kekuatan modal sendiri, teknologi sempurna guna, dan pasar terbatas.
2) Kemiskinan. Kemiskinan mewarnai ekonomi rakyat semenjak zaman penjajahan. Meskipun selama era Orde Baru kemiskinan sewenang-wenang mulai berkurang, namun kemiskinan relatif meningkat sebab perbedaan yang makin besar dalam peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang adil berpihak dan bersasaran pada kelompok yang paling miskin.
3) Pengangguran. Penduduk miskin di Indonesia bukanlah penganggur penuh, tetapi bekerja namun dengan pendapatan rendah. Mereka itulah pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang memerlukan dukungan program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah dikembangkan menjadi program-program milik kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang mandiri, dengan sumbangan dana bergulir dari pemerintah, LSM, atau sumber-sumber dana lain.
4) Perbankan. Industri perbankan sebagai forum keuangan intermediasi yang telah berkembang cepat melalui kebijakan deregulasi (1983–93), dibenahi sungguh-sungguh biar tidak memperdaya tetapi benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat. Melalui pengembangan program-program keuangan mikro, perbankan dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan orisinil masyarakat menurut adat setempat yang sudah usang diterapkan kelompok-kelompok masyarakat kecil.
5) Kebijakan pertanian yang memihak petani. Program pembangunan yang berhasil meningkatkan produksi pertanian terutama pangan, patut dipertimbangkan untuk kembali dilaksanakan, dengan reformasi Agraria, pengelolaan sumberdaya alam, dan perbaikan dasar tukar (term of trade) komoditi-komoditi pertanian, termasuk komoditi ekspor perkebunan yang dihasilkan daerah-daerah tertentu di luar Jawa.
6) Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Dalam era otonomi daerah dibutuhkan relasi keuangan yang adil, imbang, dan harmonis, antara sentra dan daerah. Program-program pembangunan daerah menyebarkan potensi-potensi ekonomi dari daerah-daerah yang kaya sumbedaya alam, dengan sekaligus tidak meninggalkan daerah-daerah yang miskin sumberdaya alam namun berpotensi besar dalam sumberdaya manusia.
7) Pengelolaan Perdagangan Bebas. Proses meningkatnya perdagangan bebas sebagai konsekuensi dan kaitan eratnya dengan globalisasi yang makin bernafsu mengharuskan Indonesia mengelola secara hati-hati perdagangan luar negerinya dan meningkatkan kerjasama ekonomi-perdagangan dalam negeri.
Perdagangan ekspor-impor penting sekali, tetapi yang tidak kalah penting ialah melancarkan relasi dagang antardaerah di Indonesia sendiri dalam rangka negara kesatuan yang berpengaruh dan utuh. Keterpaduan relasi ekonomi-perdagangan antardaerah merupakan kunci kemampuan dan ketahanan ekonomi nasional.
