Contoh Buku, Skripsi, Teori, Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat Menurut Para Ahli
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep pilihan pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu klasifikasi masyarakat, yang berlandas pada sumber tenaga pribadi, langsung (via partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial via pengalaman langsung.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Spot konsentrasinya adalah lokalitas, karena “civil society” akan merasa siap diberdayakan via isue-isue lokal. tetapi friedmann (1992) juga mengingatkan bahwa adalah sangat tak realistis kalau tenaga-tenaga ekonomi dan struktur-struktur diluar “civil society” dilalaikan.
Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tak cuma sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akibatnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun international.
Pemberdayaan berdasarkan bahasa berasal dari kata daya yang berarti daya, pengerjaan, sistem, tindakan memberdayakan.[1]Pemberdayaan yakni upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, menyemangati dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya
Pemberdayaan diberi bimbingan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga cakap menjadikan poin tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kesanggupan untuk menjadikan poin tambah paling tidak sepatutnya ada koreksi akses kepada empat hal, yakni akses kepada sumber daya.
Jalan kepada teknologi, akses kepada pasar dan akses kepada permintaan, Ekonomi masyarakat yakni seluruh kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi keperluan hidupnya (basic need) yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pengajaran.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni satu upaya untuk meningkatkan kesanggupan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi keperluan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam pengerjaan pembangunan nasional.[2]
Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis kepada figur pembangunan dan figur industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut, pertama, Bahwa pengerjaan pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan pengaturan elemen produksi, kedua.
Pemusatan kekuasaan elemen produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran, ketiga, Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem aturan, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, keempat Kooptasi sistem pengetahuan, sistem aturan, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menjadikan dua golongan masyarakat, yakni masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.
Akibatnya yang terjadi yakni dikotomi, yakni masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan keadaan menguasai dan dikuasai, maka sepatutnya dilakukan pembebasan via pengerjaan pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).[3]
Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang ideal target benar-benar dibutuhkan, wujud yang ideal yakni dengan memberikan kans kepada golongan miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sudah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberi kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, bagus yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.
Perlu difikirkan siapa sebenarnya yang menjadi target pemberdayaan masyarakat, sebenarnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang sudah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, bagus dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam melaksanakan fungsi pembangunan.
Good governance yakni tata pemerintahan yang bagus yakni suatu keadaan yang menjalin adanya pengerjaan kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling membatasi yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.[4]
Dalam keadaan ini mengetengahkan tiga pilar yang sepatutnya dibutuhkan dalam pengerjaan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga pilar hal yang demikian yakni pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang serasi.
Tujuan yang berkeinginan ditempuh dari pemberdayaan yakni untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian hal yang demikian meliputi kemandirian berfikir, berbuat dan membatasi apa yang mereka lakukan hal yang demikian.
Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada penyusunan kognitif masyarakat yang lebih bagus, untuk mencapai kemandirian masyarakat dibutuhkan sebuah pengerjaan.
Ada dua upaya supaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan, diantaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Sebab tips Islam yang pertama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yakni dengan bekerja.
Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang benar-benar penting ketikaakan menjelang dunia kerja.
Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan via sebagian tahap kegiatan, diantaranya, memberikan bantuan motivasi moril Wujud motivasi moril ini berupa penerangan seputar fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diharuskan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat daya meskipun hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Wujud-wujud motifasi moril itu yakni pelatihan usaha dan pemodalan.
Dalam jurnal Istiqomah, Pengembangan Masyarakat Islam membeberkan adanya lima dalam memberdayakan umat antara lain, pertama, Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melaksanakan usahanya sebagai perwujudan atas kesanggupan dan potensi yang dimilikinya sehingga keperluannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dipandang sebagai suatu pengerjaan pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki,
Ketiga, Pemberdayaan masyarakat sepatutnya dipandang sebagai sebuah pengerjaan pelajaran kepada masyarakat supaya mereka dapat secara mandiri melaksanakan upaya-upaya koreksi kwalitas kehidupannya.
Keempat, Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran tapi kontribusi jenjang yang sepatutnya dilewati oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat, kelima, Pemberdayaan masyarakat yakni suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya maupun bekal yang cukup.
Baca Juga: Manajemen Talenta
Kelima prinsip turunan hal yang demikian sebenarnya cerminan aktualisasi poin Islam dalam memberikan pandangan hidup sehingga menunu tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Kunci keberhasilan hal yang demikian yakni penyatuan antara dimensi material dan spritual dalam kehidupan sosial.[5]
SUMBER SUMBER;
[1] 1Pusat Bahasa Departemen Pengajaran Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242
[2] Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan( Jakarta : Penerbit Erlangga). 21
[3] Ibid, 21.
[4] Ibid.
[5] Istiqomah, Supriyantini. (2008) Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. (Online), Volume 4, Nomor 1, Juni, Halaman 65-78, Istiqomah (2008, h.67-68)
